Kunjungan Kerja Kajati Riau ke Kejari Bengkalis : "Segera akselerasi penyelesaian barang bukti Tipikor"
Melanjutkan serangkaian Kunjungan Kerja Kajati Riau ke beberapa Kejari se wilayah Riau guna memonitoring kinerja, anggaran, fasilitas kantor dan pelayanan publik secara langsung, kali ini Kajati Riau Akmal Abbas, SH.,MH. didampingi Asintel, Aspidmil dan Tim RB sambangi Kejari Bengkalis yang disambut langsung oleh Kajari beserta jajaran di Kantor Kejari Bengkalis Jl.Pertanian Senggoro Kec.Bangkalis.(12/06/2024)
Adapun yang menjadi 'concern' peninjauan Kajati di satuan kerja Kejari Bengkalis adalah terkait pengembangan sarpras khususnya di area PTSP, ketersediaan dan ketaatan menjalankan standar pelayanan, ketepatan waktu terhadap progress kinerja dan anggaran dalam tahun berjalan, pemeriksaan waskat dan wasnal pimpinan, penerapan pola hidup sederhana, tertib perkantoran serta dalam kesempatan ini Kajati juga menggaris bawahi untuk menjadi perhatian untuk dilaksanakan secara cepat dan efektif adalah terhadap penyelesaian barang bukti perkara tindak pidana khusus.
Kajati Riau berpesan kepada jajaran Kejari Bengkalis saat melakukan briefing setelah mengecek secara langsung dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi hendaknya berorientasi pada pemulihan kerugian yang ditimbulkan dengan optimalisasi asset tracing pada tahap penyitaan hingga eksekusi guna menutupi kerugian tersebut. Lebih spesifik Kajati juga memerintahkan "agar seluruh barang bukti tersebut dapat diselesaikan secara cepat sehingga penegakan hukumnya dapat dituntaskan secara komprehensif" ungkap Kajati.
Terakhir, Kajati mengingatkan Kajari beserta para Kasi/Kasubag untuk mempedomani juknis pelaksanaan Pengawasan Melekat maupun Pengawasan Fungsional sebagai sebuah sarana pengendali kepatuhan internal dalam mendukung tercapainya tujuan organisasi.
Pelaksanaan Kunjungan Kerja ini digelar secara sederhana penuh soliditas dengan harapan dapat menyerap aspirasi seluruh jajaran selama pelaksanaan tugas secara langsung/faktual hingga perbaikan mutu kualitas pelayanan publik yang diselengggarakan oleh setiap satuan kerja dalam kerangka Reformasi Birokrasi.
