Tim JPU Kejati Riau & Kejari Pelalawan menerima Penyerahan Tersangka 'J' dalam Perkara Pajak Rp.8,3 Miliar
Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Riau bersama Kejari Pelalawan menerima Penyerahan Tersangka, Berkas Perkara & Barang Bukti dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Perpajakan An.Tersangka 'J' dari PPNS Kanwil DJP Riau di Kantor Kejati Riau setelah dinyatakan memenuhi kelengkapan syarat formil dan materil (P-21) pada tanggal 02 Oktober 2023 lalu.(06/11/2023)
Dalam perkara ini, Tersangka 'J' selaku Komisaris CV.Putra Mulia Sawit diduga kuat telah melakukan tindak pidana sebagaimana telah diatur dan diancam dalam Ketentuan Umum Perpajakan dengan cara tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai atau menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat(1) huruf c Juncto huruf d Juncto huruf i UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan dalam masa pajak Februari-Juli 2019 di Kantor KPP Pratama Pangkalan Kerinci.
Akibat perbuatan Tersangka 'J' yang tidak menyetorkan Pajak (PPN) yang telah dipotong dan dipungut dan menyampaikan Surat Pemberitahuan masa PPN secara tidak benar dan tidak lengkap yang nyata-nyata telah dipungut dan dibayar oleh lawan transaksi, Negara mengalami kerugian pendapatan sebesar Rp.8.306.295.360,00.
Setelah Tim JPU menerima penyerahan Tersangka, Berkas Perkara & Barang Bukti dari PPNS Kanwil DJP Riau kemudian Tim JPU memperpanjang penahanan terhadap Tersangka 'J' dari tanggal 06 November 2023 hingga 20 hari kedepan di Rutan Kelas 1 Sialang Bungkuk Pekanbaru guna persiapan pelimpahan perkara ke Pengadilan Negeri Pelalawan.
Penerapan pidana sebagai Ultimum Remedium dalam lingkup perpajakan oleh Tim JPU Kejati Riau diharapkan mampu mencegah adanya tindak pidana perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Umum Perpajakan serta menggugah kesadaran, integritas dan kepatuhan setiap Wajib Pajak dan/atau Mitra Pajak dalam mendukung pembiayaan anggaran pembangunan dan fiskal negara.
