Peluncuran & Diseminasi Pedoman Nomor 2 Tahun 2023
Kajati Riau Dr.Supardi didampingi Waka, Aspidum & Koordinator beserta para Kasi bidang Tindak Pidana Umum ikuti Peluncuran & Diseminasi Pedoman Nomor 2 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang layak dan Penanganan perkara yang Aksesibel & Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan yang diikuti secara virtual dari ruang vicon Kejati Riau. (03/08/2023)
Pedoman ini dibuka resmi dan diluncurkan langsung oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Dr.Fadil Zumhana. Dalam diseminasi yang diikuti juga oleh Komisioner Kejaksaan, Perwakilan Kedutaan Austalia untuk Indonesia, Komisioner Komnas Disabilitas, Komnas HAM, Bareskrim Polri dan para pejabat eselon 2 dan 3 bidang Pidum & Pidsus Kejaksaan Agung.
Membuka peluncuran ini, Jampidum memberikan point penting yang harus menjadi landasan setiap pelaksanaan tugas penegakan hukum khususnya terhadap para penyandang disabilitas bahwa Penyandang disabilitas, baik sebagai korban, saksi maupun tersangka atau terdakwa kerap diabaikan ragam, tingkat, hambatan, dan kebutuhannya sehingga membatasi aksesibilitasnya dalam proses
peradilan.
Para penyandang disabilitas tentu mengalami berbagai hambatan dan keterbatasan dalam menjalani proses peradilan, untuk itu melalui pedoman ini diharapkan mampu mengakomodir seluruh hambatan tersebut dengan pengedepanan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.
Pemenuhan akomodasi yang layak dan penanganan perkara yang aksesibel bagi penyandang disabilitas merupakan upaya untuk mewujudkan akses keadilan dan kepastian hukum serta implementasi dari perspektif hak asasi manusia yang pada dasarnya menghendaki proses peradilan yang inklusif sehingga seluruh keragaman diakui dan dihormati.
Dalam pedoman ini, guna pemenuhan aksesibel dan inklusifitas Kejaksaan
menyediakan: Pendamping Disabilitas; Penerjemah; dan/atau petugas lain yang terkait dalam menjalani proses peradilan serta para jaksa yang menangani perkaranya berkualifikasi khusus dengan integritas dan kompetensi khusus.
