Kejati Riau gelar Seminar : "Optimalisasi Kewenangan Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana yang Merugikan Keuangan Negara"
Memperingati Hari Bhakti Adhyaksa ke-63, Kejaksaan Tinggi Riau menggelar Seminar bertajuk Optimalisasi Kewenangan Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana yang Merugikan Keuangan Negara dengan narasumber Dr.Musa, SH.,MH. (FH UIR) dan Dr. Erdianto Effendi, SH.,MH. (FH UNRI) yang diikuti oleh para akademisi, APH/PPNS, LSM/Ormas dan para Kasi Pidsus se wilayah Riau di sasana HM.Prasetyo Kejati Riau.(13/07/2023)
Dalam opening speechnya, Kajati Riau Dr.Supardi mengapresiasi pelaksanaan seminar ini dan berharap dengan terselenggaranya seminar ini dapat memberikan rekomendasi positif (penguatan) kelembagaan melalui optimalisasi tugas dan kewenangan penegakan hukum yang dilaksanakan Kejaksaan. Terutama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang secara lex certa dan lex stricta memuat salah satu unsur utama (feit) delik materilnya yakni perekonomian negara khususnya terhadap penyusunan konstruksi hukum dan pembuktianya dipersidangan. Hal ini menjadi sangat penting untuk dapat dibedah lebih mendalam terkait penggunaan unsur ‘merugikan perekonomian negara’ dapat diterapkan pada pelaku korupsi yang dilakukan secara sistemik menggunakan berbagai instrumen keuangan disamping itu dalam penegakan hukum juga harus menjaga stabilitas keuangan negara. Mengakhiri sambutanya, secara resmi Kajati membuka kegiatan seminar dan menyerahkan tatib acara kepada moderator.
Dalam pembahasanya, narasumber Dr.Musa menyampaikan beberapa Peraturan Perundangan yang mengatur mengenai klausul kerugian keuangan negara dalam delik ekonomi yang dikaitkan dengan tujuan pemidanaan sesuai kewenangan Kejaksaan selaku pemilik perkara (dominus litis). Dimana pada konklusi yang disampaikan terhadap bahasan tersebut adalah pemberantasan tindak pidana harus berorientasi pada pengembalian kerugian keuangan negara maupun perekonomian negara dan tidak hanya dalam konteks pembalasan semata mengingat dampak yang sangat meluas untuk itu dibutuhkan treatment khusus guna menjaga stabilitas keuangan negara, salah satunya dengan optimalisasi asset tracing dan pidana denda.
Kemudian Dr. Erdianto selaku narasumber kedua juga mengelaborasi lebih mendalam bagaimana metafora tindak pidana ekonomi dalam UU No. 7 tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan peradilan tindak pidana Ekonomi hingga diundangkannya UU Tindak Pidana Korupsi saat ini. Kejaksaan memiiki kewenangan yang luas, mulai dari penyidikan hingga ke eksekusi dalam sistem peradilan pidana terutama dalam hal TP.Korupsi & TPPU. Norma hukum dalam UU No.16 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan, Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang menangani tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan dapat menggunakan “denda damai” dalam tindak pidana ekonomi berdasarkan peraturan perundang-undangan. Atas Ketentuan tersebut, dapat dipahmi bahwa Kejaksaan berwenang melakukan penyidikan TP. ekonomi selain Tipikor dan TPPU, dengan cara menggunakan denda damai (aspek restoratif). UU Kejaksaan yang baru telah memberi kewenangan Kejaksaan menyidik TP Ekonomi selain Tipikor dan TPPU dg cara menerapkan denda damai. Kewenangan tersebut sudah tepat baik dari sisi yuridis maupun teoritis, namun harus didukung dengan peraturan teknis pelaksanannya.
Foto Lainnya
Foto Peserta Seminar HBA ke-63
