PEKANBARU – Komitmen untuk memperkuat transparansi dan mitigasi risiko hukum dalam dunia usaha milik negara terus dioptimalkan oleh Kejaksaan Tinggi Riau. Langkah konkret tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) penanganan masalah hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) bersama PT Angkasa Pura Indonesia (Persero) Cabang Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim (SSK) II Pekanbaru. Prosesi penandatanganan kemitraan strategis ini berlangsung dengan khidmat di Ballroom Hotel Pangeran Pekanbaru pada Senin, 20 Juli 2026
Dokumen kesepakatan tersebut ditandatangani langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Riau, I Dewa Gede Wirajana, S.H., M.H., bersama General Manager PT Angkasa Pura Indonesia (Persero) Cabang Bandara Internasional SSK II Pekanbaru, Achmad. Agenda penting ini turut dihadiri dan disaksikan oleh Wakil Kajati Riau Adhi Prabowo, para Asisten, Koordinator, serta jajaran tim Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejati Riau.
Kepala Kejati Riau, I Dewa Gede Wirajana, dalam sambutannya menegaskan bahwa kolaborasi ini merupakan bentuk sinergi nyata untuk memastikan seluruh kebijakan operasional dan bisnis di Bandara SSK II Pekanbaru berjalan selaras dengan koridor regulasi yang berlaku. Melalui fungsi Datun, instansi kejaksaan siap memberikan dukungan penuh secara profesional.
Ruang lingkup kerja sama ini mencakup beberapa aspek krusial, di antaranya:
- Pendampingan dan Bantuan Hukum: Penguatan peran JPN untuk mendampingi PT Angkasa Pura Indonesia, baik dalam perkara litigasi maupun non-litigasi.
- Pertimbangan Hukum (Legal Opinion): Pemberian opini hukum guna meminimalkan celah pelanggaran administratif dan sengketa perdata.
- Tindakan Hukum Lain: Bertindak sebagai mediator, fasilitator, atau konsiliator jika terjadi perselisihan dengan lembaga pemerintah maupun sesama BUMN/BUMD.
Sementara itu, pihak PT Angkasa Pura Indonesia (Persero) menyambut baik kemitraan ini sebagai langkah preventif guna menciptakan efektivitas pengelolaan fasilitas publik bandara yang akuntabel. Sinergi ini diharapkan mampu memberikan kepastian hukum yang kuat serta mendorong peningkatan mutu pelayanan transportasi udara di Provinsi Riau.