Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada masing-masing instansi pemerintah.
Dalam rangka penguatan pengawasan aparatur, Kejaksaan Tinggi Riau telah melaksanakan program sebagai berikut :
a. Pembangunan Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Kejaksaan RI.
Kejaksaan Tinggi Riau juga menyediakan wadah pelayanan secara elektronik baik intern maupun ekstern demi terciptanya Wilayah Bebas Korupsi (WBK) / Wilayah Bersih Birokrasi Melayani (WBBM) dilingkungan Kejaksaan Tinggi Riau, yang meliputi :
– Dibentuknya manajemen persuratan berbasis Teknologi Informasi yaitu e-office sehingga memudahkan Pimpinan dan pegawai dalam mengelola persuratan (Aplikasi ini sudah meliputi kebutuhan penunjang kinerja Bidang Pembinaan Kepegawaian berupa E-Dosir, Kenaikan Pangkat, E-DUK, Monitoring Pensiun, Info Gaji Berkala dan Kenaikan Pangkat)
– Telah membuat beberapa Aplikasi penunjang kinerja para pegawai, meliputi Aplikasi E-PTSP, E-Office, E-Kinerja, E-IPKJ, dan E-BukuTamu digital
– Pengembangan website Kejaksaan Tinggi Riau dengan alamat https://kejati-riau.kejaksaan.go.id/ yang mudah diakses yang berisi antara lain kegiatan Kejaksaan Tinggi Riau, data perkara, pelayanan hukum online dan pengaduan
b. Penerapan Whistle Blowing System (WBS).
– Whistle Blowing System (WBS) adalah sarana pelaporan bagi kalangan intern kejaksaan Tinggi Riau khususnya dan masyarakat untuk melaporkan adanya perilaku atau tindakan yang melanggar Kode Etik dan Perilaku yang dilakukan oleh insan Kejaksaan Tinggi Riau
c. Penguatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di lingkungan unit kerja.
Dibentuknya TIM Penyelenggaran SPIP di Kejaksaan Tinggi Riau dengan Surat Keputusan NOMOR : KEP- /L.4/Cr.5/02/2021