PEKANBARU – Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Riau bersama seluruh Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau secara resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kejaksaan Tinggi Riau serta Kejaksaan Negeri (Kejari) se-Wilayah Riau. Agenda strategis mengenai Penanganan Permasalahan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (PTUN) ini diselenggarakan pada Kamis, 16 Juli 2026.
Prosesi penandatanganan kesepakatan tersebut dilangsungkan di Aula Sasana H.M. Prasetyo, Gedung Satya Adhi Wicaksana Kejati Riau. Dokumen kemitraan ditandatangani langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Riau, I Dewa Gede Wirajana, S.H., M.H., bersama Kepala Kanwil BPN Provinsi Riau, Nurhadi Putra, A.Ptnh., M.M., QCRO.
Acara ini turut dihadiri dan disaksikan oleh jajaran penting kementerian terkait, di antaranya Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Reforma Agraria, Rezka Oktoberia, Direktur Jenderal Penataan Agraria, serta dua Direktur Jenderal lainnya di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Langkah Strategis Mitigasi Sengketa dan Mafia Tanah
Kolaborasi kelembagaan ini merupakan wujud penguatan sinergi nyata antarinstansi demi mendukung efektivitas tugas di bidang pertanahan sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Kerja sama ini memfasilitasi pendampingan hukum, pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, serta tindakan hukum lain oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) kepada jajaran BPN.
